GANTI RUGI TANAH TIMBUL PURWAHAMBA DIDUGA BERMASALAH

Anggota LMP saat menemui Camat Suradadi

Slawi (Media Rakyat), Tanah timbul kurang lebih seluas 2 hektare yang berada di RT 01/01 Desa Purwahamba Kec. Suradadi Kab. Tegal kini menuai protes dari warga setempat khusus nya para petani melati yang menggarap tanah tersebut. bermula dari salah satu warga yang mengadu ke Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Kab. Tegal. 

       Warga meminta didampingi pihak LMP terkait pembayaran ganti rugi tanah yang di bayar oleh investor dari Jakarta sebesar Rp 50 ribu per meter, namun menurut keterangan para petani melati hanya menerima ganti rugi sebesar Rp 20 ribu saja. Terkait aduan tersebut pada tanggal 17 maret 2013 pihak LMP yang diketua oleh Agus ss yang akrab dipanggil Ambon menemui H Tri Guntoro Camat setempat guna menanyakan kebenarannya, dalam pertemuan tersebut hadir pula Kades Purwahamba yang menjelaskan dihadapan camat suradadi dan anggota LMP bahwa ganti rugi yang dibayar oleh investor sebesar 50 ribu disertai bukti kwitansi pembayaran, dari situlah muncul ketidak beresan tentang ganti rugi tanah tersebut karena tidak sesuai dengan yang di adukan salah satu warga pada LMP. 

       

Lokasi Tanah timbul di Desa Purwahamba

Selang beberapa hari pihak LMP mendapat kabar dari Camat Suradadi bahwa keterangan Kades Purwahamba pada tanggl 17 maret itu tidak benar karena ganti rugi dibayar 40 ribu per meter bukan 50 ribu per meter. Hal tersebut menjadikan Ketua LMP sangat menyayangkan sikap dan penjelasan Kades Purwahamba sebelumnya “ seharusnya selaku Kades  jangan plin plan dalam memberikan keterangan karena itu menyangkut hak warga nya dan terkait dengan tanah timbul sendiri aturannya masih rumit karna belum ada pengesahan dari Presiden maupun pemerintahan, hanya ada aturan dari badan pertanahan saja dan saya mengharap pada SATPOL PP dan Dinas terkait untuk mengecek lokasi proyek tersebut, karena Ijin nya belum turun tapi pekerjaan sudah dimulai. guna tertib peraturan segala kegiatan harap dihentikan sampai ada ijin turun” jelasnya.

       Terkait perbedaan penjelasan tersebut itu Media Rakyat mencoba menemui Kades purwahamba untuk meminta keterangan namun yang bersangkutan tidak ada di kantornya. (Farid)