TOLAK KENAIKAN HARGA BBM DENGAN AKSI TUBUH BERBALUR CAT

Demo masa menolak kenaikan BBM

Kendal (Media Rakyat), Puluhan aktivis dan seniman di Kendal Jumat (07/06) pagi menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM dengan berjalan kaki dan aksi teatrikal. Dalam aksinya, massa menuntut Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM dan gulingkan pemerintahan SBY- Boediono karena dianggap gagal. 

     Dengan tubuh dibaluri cat, tiga seniman Kendal yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Kabupaten Kendal berjalan kaki menyusuri Pantura Kendal. Dibelakangnya, puluhan aktivis membentangkan spanduk dan poster penolakan kenaikan harga BBM yang akan dilaksanakan bulan Juni ini. Sepanjang perjalanan, massa meneriakan yel-yel gulingkan pemerintah SBY-Boediono serta menolak dengan tegas kenaikan harga BBM. Seniman juga menggelar teatrikal dengan membawa jerigen sebagai simbol penderitaan rakyat jika harga BBM naik. 

     Massa menilai kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan berdampak pada rakyat kecil. Massa juga menolak pemerintah mencabut subsidi BBM serta menuntut pemerintah menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat. “Sejatinya rencana kenaikan BBM dan listrik adalah rencana jangka panjang dari pemerintah dalam rangka menghapuskan subsidi. Penghapusan subsidi merupakan salah satu bentuk dari program ekonomi neo liberalisme atau penjajah gaya baru,” teriak Kelana dalam orasinya. 

       Puluhan massa ini tertahan di depan gedung DPRD Kabupaten Kendal dan tidak dapat masuk ke Gedung Rakyat. Massa menggelar orasi dan meminta Wakil Rakyat ikut mendukung penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Massa ditemui dua anggota DPRD Kendal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDI Perjuangan yang ikut berorasi dan mendukung penolakan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM belum tepat waktunya,” ujar Sugiarto, anggota FKB DPRD Kendal. Dua anggota DPRD Kendal ini juga membubuhkan tanda tangan di pernyataan sikap Front Perjuangan Rakyat Kabupaten Kendal sebagai bentuk dukungan aksinya. (Ning Kendal).

OL : 8 Juni 2013.

DANA DBHCHT DIDUGA DI SELEWENGKAN, KANTOR BUPATI DIGERUDUG MASSA.

         Kendal (Media Rakyat) Puluhan massa dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Rabu siang (6/2) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Kendal. Aksi massa ini meminta pengusutan dugaan penyelewengan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun 2011 senilai Rp 13 miliar. 

         Dengan membawa keranda dan poster tuntutan  yang bertuliskan "ADA DUGAAN DANA DBHCHT DI SELEWENGKAN" dibentangkan oleh pengunjuk rasa dan mendapat pengawalan ketat dari satpol PP dan Polres Kendal.

Massa membawa poster yang bertuliskan kecaman

        Demonstan yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia meneriakan yel-yel agar pejabat yang bermain dana DBHCHT diusut secara tuntas. Massa menilai DBHCHT senilai Rp 13 miliar yang dikelola oleh 18 satuan kerja perangkat daerah tidak dirasakan petani tembakau secara merata. diduga ada aroma penyelewengan dana tersebut karena banyak yang salah sasaran."Anggaran tersebut diduga diselewengkan, karena petani tembakau masih ada yang belum merasakan dana tersebut," kata Ketua DPD LAKI Jawa Tengah Nur Khamid dalam orasinya. Ia juga meminta Bupati sebagai Kepala Daerah menegur bawahannya yang menyelewengkan dana tersebut. "Padahal dana bagi hasil cukai hasil tembakau sejak tahun 2008 terus bertambah setiap tahunnya, tapi petani tidak merasakan keuntungan dari dana tersebut," imbuhnya. 

       Hingga selesai acara  namun  tidak ada satupun pejabat dari Pemkab Kendal yang menemui pengunjuk rasa tersebut.

      Sementara itu ditemui terpisah Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kendal Mundakir mengatakan, DBHCHT sepenuhnya dikelola oleh Pemkab Kendal. Pihaknya hanya mengawasi penggunaan anggaran dan memberikan masukan dan usulan kepada pemda daerah yang perlu diberi dana tersebut."Kita tidak menerima dana tersebut, karena tugas dari APTI hanya mengawasi dan memberikan usulan saja. Tapi saya mengakui, ada oknum yang menyalahgunakan anggaran tersebut sehingga tidak tepat penggunaannya," jelas Mundakir. (ning)