 |
| Bupati Pemalang saat menerima penghargaan dari Meneg PP&PA |
PEMALANG (Media Rakyat). Beberapa kali Kabupaten Pemalang mendapat penghargaan prestasi dalam bidang pembangunan dari pemerintah pusat, dan kini mendapat pengharagaan dari Pemerintah pusat berupa Kota Layak Anak yang diserahkan di Jakarta pada hari selasa (23/7/2013). Sebelumnya pada Juni 2013 Bupati juga menerima penghargaan Sikompak Award dari presiden dalam bidang pembangunan pedesaan. Sedangkan pada akhir tahun lalu menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
Kepala Bagian Humas Pemalang Dwi Yuliarti SH MSi menjelaskan bahwa penghargaan dengan kategori pratama tersebut diserahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Linda Amalia Sari SIP kepada Bupati H Junaedi SH MM di Auditorium KH M Rasjidi Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta.
''Penghargaan diserahkan dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional 2013. Sedangkan peringatannya digelar di Gedung Smesco Jakarta Selatan yang dihadiri Presiden SBY, beserta Ibu Ani Yudhoyono'' tegasnya.
Peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli bertema ''Indonesia yang Ramah dan Peduli Anak Dimulai Dari Pengasuhan Dalam Keluarga''. Hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Prof Fasli Jalal dan penerima penghargaan dari seluruh Indonesia. Dikatakan Meneg PP & PA, diharapkan peringatan dapat menggugah sikap keramahan dan kepedulian segenap masyarakat terhadap anak melalui pengasuhan keluarga untuk menjadikan anak sebagai pewaris bangsa yang berkualitas.
Pemalang menerima penghargaan tersebut bersama 37 Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan kategori Madya diterima 14 Kabupaten/Kota, kategori Nindya 4 Kabupaten/Kota dan kategori Utama tidak ada yang mendapatkan. Selain itu diserahkan penghargaan Anugrah Pelangi yang ditujukan kepada pihak swasta.
Usai menerima penghargaan Bupati melalui Kepala Bapermas KB Drs Slamet Masduki MH mengatakan, program Kota Layak Anak dimaksudkan untuk mengintegrasikan pengembangan program di Kabupaten Pemalang terhadap seluruh sektor terkait, termasuk pihak swasta, organisasi kemasyarakatan. Untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program yang memberikan pemenuhan hak anak.
Sementara itu Bupati berkomitmen agar di tahun-tahun mendatang bisa mendapatkan kategori Madya, Nindya maupun Utama. Maka diharapkan SKPD dalam membuat program dan kegiatan harus berpihak pada pemenuhan hak anak.(heri)
OL : 25 Juli 2013.
