 |
| Kapolres Pemalang dan Kajari Pemalang usai penandatangan Piagam. |
PEMALANG (Media Rakyat). Penandatangan piagam pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan di Lobi Mapolres Pemalang senin (27/4).yang dihadiri Kajari Pemalang ROBERT PETER A P,SH.MH, Kadinsosnakertrans AHMAD FATTAH,SIP,MSI, Kadishubkominko Drs SULTANTO, LSM Lindu Aji HASYIM, Waka Polres Pemalang KOMPOL PRAWOKO,SE, Para Kabag, Kasat, Kapolsek dan jajarannya.
Kapolres Pemalang AKBP DEDI WIRATMO,SIK dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan penandatanganan piagam zona integritas ini dilaksanakan sebagai upaya guna memberantas tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh pemerintah indonesia mulai
pembentukan komisi pemberantas korupsi sampai dengan diterbitnya instruksi presiden tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Namun dalam perjalanannya berbagai upaya dan strategi pemberantasan korupsi tersebut belum memberikan efek jera
bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga dibentuk satu model yang diharapkan dapat memberikan efek jera baik jangaka pendek maupun jangka panjang mulai dari pencegahan sampai dengan penindakan pemberantasan korupsi sehingga pada akhirnya dapat
terwujud pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi dan nepotisme.
Institusi kepolisian melalui telegram Kapolri Nomor sprin/321/2015 tanggal 11 februari 2015 tentang tindak lanjut pelaksanaan peraturan menteri Pan dan RB dijajaran Polri dan ditindaklanjuti oleh Kapolda jawa tengah Nomor : Sprin/3563/X/2013
tanggal 18 oktober 2013 tentang penunjukkan tim Pokja pembangunan zona integritas ( ZI ) menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ( WBBM ) di lingkungan Polda jateng dan jajaran Polres Polda jateng.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut model yang dipilih pemerintah adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ( WBBM ),
2.
Pembangunan WBK merupakan tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani ( WBBM ).
Keseriusan Polri dalam mendukung program pemerintah tersebut telah di wujudkan melalui pembangunan zona integritas dilingkungan Polri.
Oleh karena pembangunan zona integritas tidak terlepas dari subtansi program reformasi birokrasi Polri, maka dengan dicanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ( WBBM ) diharapkan dapat mewujudkan
3 sasaran reformasi birokrasi Polri yaitu aparatur Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan pelayanan prima kepolisian serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri. (heri).
