 |
| Bupati Tegal Enthus Susmono. |
SLAWI (Media Rakyat), Rencana Pemerintah Pusat untuk menarik bengkok desa tidak mendapat dukungan Bupati Tegal Enthus Susmono, Enthus mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut dikarenakan bengkok desa merupakan andalan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.
"Secara tegas, saya menolak kebijakan itu," kata Enthus, baru-baru ini.
Enthus berujar, bengkok desa ibarat istri kedua dari kepala desa. Untuk itu lah, keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, penghasilan kepala desa tentunya akan berkurang. "Jangan sampai ditarik, kalau ditarik, kepala desa mau makan apa," tegasnya.
Enthus tak menampik, bengkok desa juga merupakan daya tarik masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selain itu, bengkok desa sudah banyak yang disewakan ke orang lain dengan jangka waktu selama periode kepemimpinan kepala desa. Jika kebijakan itu diterapkan, maka banyak kepala desa yang kesulitan untuk mengembalikan uang sewa tersebut.
“Kami serukan kepada kepala desa untuk menolak kebijakan bengkok desa yang ditarik pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyerukan untuk menolak dana desa, jika keinginan kepala desa untuk bengkok desa tidak terealisasi. Anggaran desa yang dikucurkan Pemkab Tegal sekitar Rp 400 juta dinilai cukup untuk menghidupi desa. Anggaran yang difokuskan untuk pembangunan desa tersebut, diminta untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat.
“Dana desa juga belum jelas aturannya. Dari pada menjadi masalah mending ditolak saja,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, penolakan itu dilakukan untuk membela kepala desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan. Enthus tidak ingin ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum karena tidak jelasnya aturan pengelolaan dana desa.
“Saya tidak ingin kepala desa masuk penjara,” tegasnya. (Tim MR).
