SEMARANG – (Media Rakyat). Pembukaan Masa
Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018 di mulai, bertempat di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur
Jawa Tengah, Selasa ( 7/2/2017).
Hadir sebagai pembicara Menteri
Dalam Negri, Cahyo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Deputi Bidang
Pengembangan Regional, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto,
MSc,
Acara juga di hadiri Walikota
Bupati, ketua DPRD, BAPPEDA Kota Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah, Organisasi
Wanita, organisasi agama, partai politik, Asosiasi profesi, BANK, LSM, lembaga
Donor.
Seperti sering diungkapkan Walikota
Tegal, KMT. Hj. Siti Masitha Soeparno dalam setiap kesempatan bahwa Program
pemerintah sekarang ini memperbanyak taman taman, RTH dibenahi, wisata Kuliner
khas Kota Tegal dan merevitalisasi PAI serta memperkenalkan pantai Muarareja
yang nyaman dan asri serta merupakan destinasi wisata yang dapat menambah
pendapatan asli daerah.
“ Ada hal yang menarik tentang
pariwisata , supaya setiap daerah ada destinasi wisata yang di unggulkan, kita
punya PAI, kita punya arah untuk mengembangkan pantai Muarareja ini yang akan
segera ditindaklanjuti senyampang kebijakan provinsi maupun pusat bahwa setiap
daerah harus ada destinasi wisata.” Ungkap Plt Sekda Kota Tegal, Dyah Kemala
Sintha, menanggapi sesi Tanya jawab ketika acara tersebut berlangsung
Lebih lanjut dikatakan oleh Dyah, bahwa
Kota Tegal sedang melakukan musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan
dilanjutkan dengan tingkat Kota.
“ Dengan kita mengikuti rencana
kerja pembangunan di Provinsi Jawa Tengah maka nanti musrenbang Kota akan
menyesuaikan pokok pokok pikiran yang tadi sudah disampaikan pada saat RKPD,
termasuk kebijakan kebijakan pusat yang tadi disampaikan oleh Bapenas, Mendagri
dan arahan dari Gubernaur, sehingga ada sinkronisasi arah perencanaan supaya program
program yang kita rencanakan itu sesuai dengan kebijakan pusat maupun provinsi.”
Ucap Dyah saat mendampingi Walikota Tegal, KMT, Hj. Siti Masitha Soeparno di
acara tersebut
“ Yang menarik justru diskusi dari
daerah, dimana dibutuhkan keadilan pada saat Pemerintah Pusat memberikan dana
pada daerah ada tranparansi, akuntabilitas dan keadilan.” Tambah Dyah
“ Ada satu daerah yang sama sekali
tidak pernah memperoleh bantuan keuangan, tapi justru ada satu daerah yang
terus menerus mendapat bantuan keuangan maupun DAK.” Imbuh Dyah.
Dyah juga mengkapkan bahwa kata
kunci dari semua itu adalah komunikasi, dimana harapannya daerah itu harus
rajin rajin menyambangi provinsi, DPR nya maupun pusat supaya memperoleh
perhatian dan memperoleh anggaran yang dibutuhkan.
“ Karena memang anggaran terbatas
permintaannya banyak sehingga kalau
tidak menjalin komunikasi maka semua tergantung kepada selera pemberi karena
kurang berkomunikasi , itulah satu hal yang patut untuk ditindak lanjuti
komunikasi untuk memperoleh anggaran yang di butuhkan daerah.” Ungkap Dyah
Sementara itu disela sela acara
Kepala BP4D, Ir. Nur Effendi, M.Si mengungkapkan bahwa hasil musrenbang kota
akan dibawa kejenjang yang lebih tinggi yaitu provinsi.
“ Kota Tegal akan di undang ke
tingkat yang lebih tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan daerah melalui BANKEU,
jadi daerah daerah sudah diminta data data apa apayang di mintakan melalui
BANKEU.” Ungkap Nur Effendi.
“ Semua kebutuhan yang di usulkan
dalam Bankeu meliputi fisik dan non fisik , kita berharap Bankeu tetap berjalan
jangan sampai berkurang, kalau bisa naik karena kebutuhan daerah untuk
pembangunan juga naik.” Pungkas Nur Effendi.
Saat memberikan sambutan Gubernur
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Tengah bertekad
akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari yaitu
dengan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran , pertumbuhan
infrastruktur, kedaulatan pangan, kedaulatan energy, tata kelola pemrintahan
yang menciptakan kondusivitas dan demokratisasi
Mentri Dalam Negri, Cahyo Kumolo
juga menyampaikan bahwa untuk jangka menengah sampai jangka panjang yang di
lakukan pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena seKtor
tersebut padat modal dan berdampak panjang.
“ Buruknya infrastruktur saat ini
dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine, perbaikan
infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan
ongkos distribusi.” Ungkap Cahyo.
“ Pemerintah menilai pembangunan
dari pinggiran dengan memperkuat distribusi logistik melalui laut merupakan
yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut,
penguatan daerah perbatasan dan pulau pulau terluar.” Tambah Cahyo
“ Area rawan korupsi biasanya
terdapat dalam belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, belanja hibah dan
bansos, pengadaan barang dan jasa pajak dan retribusi daerah ( Penerimaan
daerah ).” Pungkas Cahyo mengingatkan
Dalam kesempatan itu Deputi Bidang
Pengembangan Regional, Kementrian Perencanaan pembngunan Nasional, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto,
MSc menyampaikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan
Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah dalam rancangan awal RKP 2018, akan
melakukan pendekatan penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan
kebijakan Money Follow Program dan penguatan tersebut dilaksanakan dengan
pendekatan holistic- tematik, integrative dan spasial dengan memperhatikan pada
pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2018,
perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dan perkuatan integritas sumber
pendapatan. (Daryani/MR/99).
