 |
| Ka Dindikpora Pemalang Drs. Mariyoto MP |
Pemalang (Media Rakyat), Rampungnya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat pendidikan dasar maupun menengah di Kabupaten Pemalang, ditandai dengan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Upaya ini dibuktikan dengan penggratisan dari biaya pendaftaran untuk pendidikan dasar dan penekanan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.
Hal itu disampaiakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang, Drs H Mariyoto, MP, di ruang kerjanya baru baru ini.
Mariyoto selebihnya mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan PPDB yang telah selesai dengan lancar, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pemalang, tradisi ‘titipan’ tidak akan titolerir lagi. Bahkan pelaksanaan penerimaan siswa baru sangat transparan dengan pola jurnal. “Dengan pola jurnal yang ditampilkan terbuka didepan sekolah maka calon siswa baru dan orang tua calon siswa setiap hari bisa melihat dari dekat,” jelas Mariyoto.
Lebih jauh dia menyampaikan, dari keseluruhan siswa yang lulus UN tahun ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan. Akan tetapi bagi mereka yang tidak diterima di sekolah lanjutan regular, juga tidak perlu khawatir karena ada solusi yang relatif tepatguna. Yakni mengikuti program belajar di SMP dan SMA Terbuka maupun Program Kesetaraan Paket B dan Paket C terdekat.
“Jadi bagi yang tidak diterima di sekolah regular tidak perlu cemas karena bisa masuk SMP/SMA Terbuka maupun mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C.” jelasnya.
Terkait dengan program wajib belajar, menurut Mariyoto, pengelola sekolah terbuka dan kesetaraan akan melakukan penyisiran ke desa-desa untuk menemukan anak usia sekolah yang belum mendapatkan kesempatan bersekolah formal di sekolah regular. Ditargetkan bulan September mendatang kegiatan belajar mengajar sudah bisa dimulai.
Di tingkat UPPK pelaksanaan PPDB bagi siwa SD berjalan lancar. Itu dimungkinkan karena pihak UPPK tinggal melaksanakan jadwal yang dibuat pihak Dindikpora serta adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.
Seperti disampaikan Kepala UPPK Pemalang, Drs Slamet Sodikin. “Kami di UPPK tinggal melaksanakan jadual yang dibuat Dinas Pendidikan,” jelasnya secara terpisah di ruang kerjanya.
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PPDB di wilayah kerjanya pihak UPPK lakukan pendekatan dengan pihak pemerintahan desa. “Kami bekerjasama dengan para kepla desa agar ajak warganya yang berusia 6 tahun untuk masuk SD dan yang usianya 7 tahun diwajibkan bersekolah. Sedangkan yang dibawah usia 6 tahun masuk pendidikan anak usia dini formal maupun nonformal. (Ruslan Nolowijoyo).
OL : 4 Agustus 2013.
