PEMALANG (Media Rakyat
). Rapat koordinasi Pejabat Pemerintahan Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan pada Senin(19/1) di Sasana Bhakti Praja, terkait dengan masalah infrastruktur yang akan dibangun pada Tahun 2015.
 |
| Bupati Pemalang saat kegiatan rakor. |
Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM menegaskan mengenai revixi SOTK, untuk penyempurnaan SOTK, Bupati meminta untuk : Mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Pekerjaan Umum (UPPU) di setiap kecamatan. Dengan adanya UPPU di setiap kecamatan, diharapkan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan umum (jalan, gedung, irigasi dan hal terkait lainnya) dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan Pasar beras dan Resi Gudang agar dikaji secara cermat untuk dikelola oleh PDAU atau Unit Kerja, bukan oleh Kepala Bidang Pasar.
Berkenaan dengan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengenai tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pemalang kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menghendaki peningkatan kesejahteraan perangkat desa, Bupati meminta agar Jaminan kesehatan bagi perangkat desa dan keluarganya, serta pengadaan dan pengelolaan tanah kas desa agar dituangkan dalam Juklak dan Juknis ADD Tahun 2015, serta pemindahtugasan Sekdes PNS agar segera ditugaskan ke SKPD yang membutuhkan. Kemudian Kepala Desa yang bersangkutan agar membuatkan surat tugas bagi perangkat desa yang mumpuni untuk melaksanakan tugas sementara sebagai Sekdes.
Lebih lanjut ditegaskan oleh Bupati, terkait tindak lanjut LHP BPK temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang tertuang dalam LHP, harus segera ditindaklanjuti. Inspektorat agar mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK tersebut. LHP BPK merupakan peringatan bagi kita agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pekerjaan. Di masa mendatang, diharapkan temuan – temuan tersebut tidak terulang lagi.(heri)
