 |
| Audensi Ormas dengan Ketua panwas |
PEMALANG (Media Rakyat) Terkait penyebaran stiker PILKADA oleh PANWASLU Kab. Pemalang, yang berisi " PNS bukan boneka para penguasa "
sejumlah pimpinan ORMAS seperti GMNI dan Pemuda Pancasila serta Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Rabu 30/09 mendatangi kantor PANWASLU setempat.
Kedatangan sejumlah Pimpinan ORMAS dan LSM tersebut langsung diterima
oleh Ketua PANWASLU Kab. Pemalang, Heri Setyawan.
Andi Rustono, selaku koordinator massa menyatakan keprihatinannya terkait stiker yang diterbitkan oleh PANWASLU tersebut. Andi menilai, penyebaran stiker yang bertujuan agar PNS bersikap netral dalam pelaksanaan pemilukada 9 desember mendatang, justru menimbulkan kkisruh politik di masyarakat, terutama kalangan PNS. Kalimat " Ingat PNS adalah pelayan masyarakat bukan boneka para penguasa " yang dibuat oleh PANWAS justru menyulut suhu politik yang sebelumnya kondusif menjadi kian memanas. Karena itu atas nama ORMAS dan LSM seluruh Pemalang, Andi berharap agar PANWAS secepatnya menarik kembali stiker Provokatif tersebut. " Tegasnya.
Tak hanya masyarakat saja, stiker PILKADA yang digulirkan oleh PANWAS juga sangat disayangkan oleh KORPRI setempat, terutama dalam pemilihan bahasanya.
Sekretaris Daerah Kab Pemalang, Drs Budhi Raharjo MM, menyatakan bahwa pemilihan bahasa sangat kurang santun dan tidak etis. sebab menurut Budhi, meski PANWAS merupakan Lembaga adhok, namun PANWAS dan KORPRI sama- sama Lembaga Negara yang semestinya saling menjaga sopan santun, etika dan budaya antar selama sesama Lembaga.
Terkait persoalan tersebut, pihaknya mengaku sudah melayangkan somasi ke PANWAS. dalam somasinya, pihaknya meminta agar PANWAS menarik semua stiker yang dinilainya sangat Provokatif tersebut. tak hanya itu, jika dalam kurun waktu satu minggu PANWAS tidak mengkalrifikasi dan meminta maaf secara terbuka, maka KORPRI Pemalang bersepakat akan melayangkan gugatan hukum ke pihak berwenang. karena menurut budhi, selain tak
etis, kalimat "PNS bukan boneka para penguasa" dianggap juga sebagai penghinaan PANWAS terhadap Lembaga Negara, dalam hal ini adalh KORPRI. Jelas Sekda.
Sementara itu, Ketua PANWASLU Kab, Pemalang, Heri Setyawan saat dikonfirmasi Media Rakyat dengan tegas menolak untuk menarik stiker yang diakuinya sudah terdistribusikan ke sejumlah kecamatan dan desa yang ada di wilayah Pemalang. karena menurut Heri, stiker tersebut merupakan produk BAWASLU Provinsi jawa Tengah dan pihaknya hanya meneruskan saja. (Heri/MR/99)
Andi Rustono, selaku koordinator massa menyatakan keprihatinannya terkait stiker yang diterbitkan oleh PANWASLU tersebut. Andi menilai, penyebaran stiker yang bertujuan agar PNS bersikap netral dalam pelaksanaan pemilukada 9 desember mendatang, justru menimbulkan kkisruh politik di masyarakat, terutama kalangan PNS. Kalimat " Ingat PNS adalah pelayan masyarakat bukan boneka para penguasa " yang dibuat oleh PANWAS justru menyulut suhu politik yang sebelumnya kondusif menjadi kian memanas. Karena itu atas nama ORMAS dan LSM seluruh Pemalang, Andi berharap agar PANWAS secepatnya menarik kembali stiker Provokatif tersebut. " Tegasnya.
Tak hanya masyarakat saja, stiker PILKADA yang digulirkan oleh PANWAS juga sangat disayangkan oleh KORPRI setempat, terutama dalam pemilihan bahasanya.
Sekretaris Daerah Kab Pemalang, Drs Budhi Raharjo MM, menyatakan bahwa pemilihan bahasa sangat kurang santun dan tidak etis. sebab menurut Budhi, meski PANWAS merupakan Lembaga adhok, namun PANWAS dan KORPRI sama- sama Lembaga Negara yang semestinya saling menjaga sopan santun, etika dan budaya antar selama sesama Lembaga.
Terkait persoalan tersebut, pihaknya mengaku sudah melayangkan somasi ke PANWAS. dalam somasinya, pihaknya meminta agar PANWAS menarik semua stiker yang dinilainya sangat Provokatif tersebut. tak hanya itu, jika dalam kurun waktu satu minggu PANWAS tidak mengkalrifikasi dan meminta maaf secara terbuka, maka KORPRI Pemalang bersepakat akan melayangkan gugatan hukum ke pihak berwenang. karena menurut budhi, selain tak
etis, kalimat "PNS bukan boneka para penguasa" dianggap juga sebagai penghinaan PANWAS terhadap Lembaga Negara, dalam hal ini adalh KORPRI. Jelas Sekda.
Sementara itu, Ketua PANWASLU Kab, Pemalang, Heri Setyawan saat dikonfirmasi Media Rakyat dengan tegas menolak untuk menarik stiker yang diakuinya sudah terdistribusikan ke sejumlah kecamatan dan desa yang ada di wilayah Pemalang. karena menurut Heri, stiker tersebut merupakan produk BAWASLU Provinsi jawa Tengah dan pihaknya hanya meneruskan saja. (Heri/MR/99)
