APBD KAB. PEMALANG TAK CUKUP ATASI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

      

Ketua DPRD Kab. Pemalang, HM Agus Sukoco SE MM

PEMALANG  (Media Rakyat). Bencana yang melanda di Kabupaten Pemalang, mengakibatkan  kerugian besar karena dengan adanya becana banjir dan longsor  banyak rumah milik masyarakat yang rusak bahkan ada yang sama sekali tidak dapat dihuni lagi, serta jalanpun dan jembatan banyak yang mengalami kerusakan bahkan putus, sehingga Pemerintah Daerah harus mengeluarkan banyak anggaran yang dibutuhkan untuk menangani bencana alam  yang menerjang 7 wilayah kecamatan di Kabupaten Pemalang, sehingga DPRD Kab. Pemalang meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengalihkan program-program yang ada di tempat mereka ke program lain yang berkaitan dengan penanganan di lokasi bencana alam. 

      Ketua DPRD Pemalang HM Agus Sukoco SE MM, Jumat (07/02), kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa pihak DPRD sudah mengundang dinas-dinas terkait seperti BPBD, DPU, Pekerjaan Umum, Dinas Sosial maupun Camat serta pihak lainnya untuk melaksanakan program yang didekatkan ke penanganan bencana alam meskipun mendahului anggaran perubahan. "Kami menghendaki agar penanganan untuk masyarakat yang kena musabah banjir maupun yang kena longsor ,bagaimana cara penanganannya sebaik-baiknya seperti penyelamatan masyarakatnya untuk diungsikan,setelah itu diperhatikan logistiknya terpenuhi seperti makan maupun air bersih Namun perlu diketahui bahwa meski harus dilakukan penggeseran-penggeseran program akan tetapi secara normatif tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan, seperti penanganan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan yang tidak bisa menunggu." ungkapnya.

        Lebih lanjut Agus Sukoco menjelaskan saat ini jumlah APBD daerah hanya Rp 1,3 Triliun sementara sekitar 70 % diantara sudah terserap untuk membayar pegawai dan lainnya, sehingga untuk pembangunan masih terbatas itupun dalam kondisi normal. Padahal diketahui kerugian akibat bencana yang terjadi sangat besar hingga mencapai miliaran rupiah, bahkan jika dihitung dengan relokasi bisa mencapai triliunan rupiah. Dan melihat kondisi yang terjadi maka bisa dikatakan bahwa Pemalang merupakan daerah yang rawan bencana, sehingga ke depan dana tanggap darurat yang tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 3 Miliar dipastikan akan bertambah. "Meski begitu untuk penanganan bencana yang terjadi saat ini daerah dipastikan tidak mampu menangani sendiri, sehingga dibutuhkan “ back up” dari pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat melalui departemen-departemen yang ada." pungkasnya. (heri).