BUPATI PEMALANG LAUNCHING PENGALIHAN PBB JADI PAJAK DAERAH.

         PEMALANG- (Media- Rakyat ). BUPATI Pemalang H.Junaedi.SH.MM hari selasa (8/1) secara resmi melakukan launching pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan ( P2) menjadi Pajak Daerah, hal ini menyusul diberlakukannya UU No.28 tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah, dan Perda Kabupaten Pemalang No. tahun 2012 tentang Pajak daerah yang didalamnya diatur antara lain, bahwa pelaksanaan PBB sebagai Pajak Daerah dilaksanakan mulai 1 Januari 2013. Launcching tersebut ditandai dengan pemukulan Gong oleh Ketua PKK di damping Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Kepala Kantor Wilayah direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I, dan Kepala divisi Pemasaran PT. Bank Jateng di Halaman Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Pemalang Jl. Surohadikusumo Pemalang.      

         Bupati Pemalang dalam sambutannya “ meminta agar seluruh jajaran terkait, khususnya tim intensifikasi PBB untuk lebih bekerja keras lagi dalam menggali potensi PBB yang ada di Kabupaten Pemalang, selain itu, Bupati juga meminta kepada para camat. Untuk lebih intensif lagi melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Sehingga diharapkan pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, akan mendatangkan dampak positif yang sangat bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Pemalang. Sementara itu dalam laporannya Kepala DPPKAD Kabupaten Pemalang Ni Wayan Asrini,SH.MSi menjelaskan “menindaklanjuti dari UU No.28 tahun 2009, maka Pemkab Pemalang telah menetapkan Perda No. 1 tahun 2012 tentang pajak daerah yang didalamnya mengatur antara lain, pelaksanaan PBB sebagai pajak daerah dilaksanakan mulai 1 januari 2013, selanjutnya sebagai petunjuk pelaksanaannya, maka pihaknya telah menerbitkan pula Peraturan Bupati Pemalang No.13 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB P2 Kabupaten Pemalang. 

          Kemudian dengan akan beralihnya kewenangan tersebut, maka Pemkab telah melakukan upaya –upaya persiapan antara lain, menyiapkan tempat pelayanan PBB baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan, melakukan kordinasi dengan KPP Pertama terkait dengan aplikasi data PBB beserta pendampingnya dan melakukan koordinasi dengan Bank Jateng Cabang Pemalang terkait pembukaan penerimaan dan tempat pembayaran PBB di masing –masing kecamatan. Terkait dengan hal tersebut sebagai langkah awal pengelolaan PBB, maka pada hari selasa (8/1) dilaksanakan Launching pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah sebagai bentuk sosialisasi akan dimulainya cetak missal SPPT PBB tahun 2013 sebanyak kurang lebih 650 ribu obyek pajak yang akan segera didistribusikan kepada wajib pajak di seluruh desa atau kelurahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Pemalang dan Hj Irna Junaedi beserta rombongan meninjau kantor pelayanan PBB sekaligus melakukan pembayaran PBB di Kantor pelayanan PBB setempat.(heri) 

 

Keterangan Foto : Bupati Pemalang H.Junaedi.SH.MM didampingi Ketua TP PKK Hj. Irna Junaedi dan Kepala DPPKAD Ni Wayan Asrini SH.MSi usai bayar PBB.

KETUA DPRD PEMALANG DITETAPKAN

         PEMALANG (Media Rakyat) -Ketua DPRD Pemalang H Agus Sukoco SE yang telah ditetapkan melalui sidang paripurna hari jum’at (18/1), kini giliran bicara kepada sejumlah wartawan bahwa nantinya kedepan akan meningkatkan fungsi legislasi,kontroling dan budgeting agar kewibawaan DPRD akan terangkat dengan baik. dan lebih memperhatikan program-program pembangunan yang pro rakyat. Penyerapan tenaga kerja yang kini masih kurang juga menjadi perhatiannya. Karena hingga kini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pemalang masih rendah. Termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan mengharapkan nantinya Dewan akan lebih focus dalam pengawasannya dibidang pekerjaan fisik yang kaitannya dengan pembangunan 

         Menurutnya, rekanan ada dua golongan. Rekanan yang benar-benar bekerja secara profesional dan rekanan yang semata-mata hanya memburu proyek, tapi dalam pekerjaannya kurang profesional. Oleh karena itu wajar saja jika eksekutif menilai adanya rekanan yang jelek dan diberikan sangsi dan kebijakan eksekutif yang memutus kontrak kerja sejumlah proyek dan langkah tersebut diapreasiasi olehnya sebagai langkah positif untuk tujuan perbaikan ke depan hingga ke depan setiap SKPD harus selektif dalam menunjuk rekanan. 

          Ditambahkannya bahwa untuk mendapatkan hasil proyek yang bagus harus dilakukan dari perencanaan dan pengawasan hasil pekerjaan secara intensif, karena dinilai banyak kontrak kerja yang diputus pada tahun anggaran tahun lalu, akibat lemahnya dalam perencanaan dan pengawasan. “Kami merasa setuju sekali dengan adanya kebijakan dari eksekutif dalam pengaturan pekerjaan yang berkaitan dengan rekanan,sehingga nantinya kedepan akan lebih tertib dan mencapai hasil proyek yang berkualitas, mari kita bekerja secara lurus di bidangnya masing-masing karena pekerjaan pemborongan adalah milik rekanan, bukan pihak lainnya,'' katanya usai disahkan menjadi Ketua DPRD Pemalang. ( Heri )
 
Keterangan Foto : Ketua DPRD. H. Agus Sukoco SE.
.

OPERASI POLISI GENDUT DI POLRES PEMALANG.

         PEMALANG  (Media Rakyat)- Sebanyak 86 personil Polri di jajaran Polres Pemalang yang memiliki perut gendut/buncit diapelkan dipimpin Kapolres Pemalang AKBP Tjuk Winarko SH MH di halaman mapolres. Sebanyak 86 anggota polisi dengan pakaian training berwarna kuning hitam berbaris rapih. Mereka diminta membuka baju dan terlihat perut mereka yang buncit. Pemandangan itu cukup mengundang gelak tawa yang melihat. Mereka kemudian diminta berlari mengeliling gedung polres, dan diberikan senam mengecilkan perut oleh instruktur senam. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap minggu sekali,tahap pertama dilaksanakan lima sampai delapan minggu , kemudian nanti kalau lima sampai delapan minggu sudah mencapai berat ideal dan kesehatan yang diharapkan maka akan ditingkatkan untuk tahap kedua.jangka waktunya delapan sampai sepuluh minggu.

          Kapolres Pemalang AKBP Tjuk Winarko SH.MH melalui Kabag Sumberdaya Manusia Kompol H Kusnan mengungkapkan,Program penurunan berat badan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatka untuk melaksanakan pelayanan pada masyarakat, karena dengan adanya beberapa anggota mengalami over wik sehingga sedikit banyak mengalami kelambatan dalam memberikan pelayanan. Sehingga upaya untuk meningkatkan pelayanan itu, diantaranya membentuk postur Polri khususnya anggota agar berat badan yang ideal. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan itu perlu dibentuk postur anggota yang ideal, caranya dengan memberikan senam pengecilan perut kepada mereka, “jumlah anggota yang memiliki perut buncit di jajaran Polres Pemalang tercatat ada sekitar 100 lebih. Namun yang ikut dalam apel kemarin baru 86 personil. Pada kegiatan pengurusan lainnya diharapkan akan bisa dilaksanakan secara feketif bisa diikuti oleh seluruh anggota. Sehingga akan dicapai berat yang ideal bagi anggota. Paling banyak U 3 dan yang sudah mendekati U rawan ialah U 4. Dan U4 itu yang perlu mendapat perhatian. Ada empat kategori, yang ideal itu U1 dan U2 masih dapat toleransi sedangkan 3 dan 4 perlu penanganan secara tersendiri” jelasnya. (heri/joko) 

Keterangan gambar :   Kompol  Kusnan dan anggota yang gendut saat di konfirmasi wartawan

TERKAIT KUNJUNGAN PRESIDEN, PEMKAB PEMALANG SEGERA PERBAIKI JALAN RUSAK.

         PEMALANG –( Media Rakyat) Menyambut kedatangan Presiden SBY di Pemalang yang diperkirakan akan berlangsung pada Minggu pertama dan kedua Februari, Pemkab Pemalang akan percepat pelaksanaan perbaikan jalan yang rusak. Bupati Pemalang H Junaedi SH MM didampingi Sekda Drs Budhi Rahardjo MM dan Asisten Tata Pemerintahan Drs Rifqi Jaya MSi menjelaskan, untuk perbaikan jalan Pemkab Pemalang memberikan porsi yang besar dalam APBD 2013 sebesar Rp 50 miliar dengan dihotmix. Sedangkan untuk pemeliharaan disediakan anggaran sebesar Rp 18 miliar. ''Kami akan percepat perbaikan jalan yang rusak itu. Apalagi pada pekan pertama atau kedua Februari Presiden SBY akan melakukan kunjungan kerja ke Pemalang,'' katanya dalam jumpa pers diruang kerjanya kamis (17/1), perbaikan jalan itu salah satu yang menjadi kosentrasi perhatian adalah jalur lingkar selatan. Kini kondisinya makin parah karena dilewati arus kendaraan lintas nasional, dampak dari pengalihan arus kendaraan dari jalur pantura.

Bupati Pemalang di dampingi Sekda dan Asisten I pemerintahan. 

Saat jumpa Pers.

          Akibat pengalihan arus itu kerusakan bukan saja terjadi pada jalur lingkar selatan, namun juga arus jalan lainnya yang dijadikan jalur alternatif. Diantara ruas jalan Desa Ujunggede, Desa Losari, Desa Blimbing, Desa Gondang, Desa Cibelok hingga Gudang Balok. Kondisi ruas jalan desa itu kini rusak cukup parah karena dilewati kendaraan berat seperti petikemas, bus dan tronton. Perbaikan jalan akan dilakukan pula pada rute kedatangan Presiden SBY di Desa Gombong, Kecamatan Belik jalan akses ke PTP Semugih Banyumudal, Kecamatan Moga dan jalan Randudongkal-Bantarbolang.

         Bupati ikut merasakan kesedihan penduduk setempat yang mengalami jalan rusak. Namun dia mengajak kepada masyarakat untuk bersabar. Karena Pemalang merupakan bagian dari Negara Kesatuan RI. Ketika jalur nasional tersendat dan jalan kabupaten diminta untuk dilewati, maka tidak bisa menolaknya. ''Ini adalah rencana kami sejak awal dalam menyusun anggaran. Kebetulan juga karena akan kedatangan Presiden. Bukan karena ada unjukrasa dari sekelompok masyarakat baru-baru ini,'' jelasnya. (Heri)

Disdukcapil Kab. Tegal perpanjang Layanan E-KTP

         SLAWI (MEDIA RAKYAT)- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Tegal masih memberikan layanan rekam data E-KTP bagi warga yang belum melakukan rekam data pada jadwal yang diatur di setiap desa. Untuk bisa melakukan rekam data pada Disdukcapil, hanya membawa surat pengantar yang diketahui oleh Desa. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal Nur Ma'mun SH MHum melalui Sekretarisnya Yosinta Wulandari SH MM mengatakan, rekam data dilakukan sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 471.13/5184/SJ Perihal Pelaksanaan Perekaman e-KTP Secara Reguler. Isi dari surat edaran tersebut, salah satunya menyatakan, adanya dispensasi pelayanan penerbitan E-KTP tanpa mensyaratkan surat keterangan pindah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5266/SJ tanggal 30 Desember 2011, diperpanjang masa pemberlakuannya sampai 31 Oktober 2013. Dan kegiatan tersebut sebagai upaya menjembatani warga yang belum sempat melakukan rekam data, di desanya. Karena saat ini, setiap KK hanya mendapatkan dua anggota keluarganya, anggota keluarga lain yang berkepentingan, bisa melakukan rekam data sendiri pada Disdukcapil.
         Yosinta menambahkan, sejak diberlakukannya rekam data, bagi warga yang membutuhkan dan tidak terdaftar saat rekam data yang dilakukan sesuai jadwal, diberi kebijakan bisa rekam data langsung pada Disdukcapil. Sedikitnya sudah ribuan warga yang sudah secara langsung melakukan rekam data tersebut. Ini semata demi membantu warga yang membutuhkan E-KTP secara mendesak untuk sebuah kepentingan. Pihaknya sudah memberitahukan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal untuk segera membagikan E-KTP ke desa-desa di wilayahnya, serta  menghimbau agar E-KTP bisa diterimakan kepada warga yang berhak. Sementara, jumlah penduduk wajib E-KTP di Kabupaten Tegal sebanyak 945.958 orang, sedang pencapaian perekaman hingga sekarang sekitar 640.981 orang atau baru sekitar 70 persen. Sedangkan yang sudah jadi dan didistribusikan ke masing-masing kecamatan sebanyak 45 persen. “Kami setiap hari melayani sekitar 50 sampai 100 warga yang ingin rekam data. Bahkan pegawai sampai lembur kerja, karena selesainya bisa sampai pukul 17.00, bahkan nyampai malam” ujarnya, (FARID)

HINDARI SEPEDA MOTOR MOBIL BOX TERBALIK

     SLAWI (MEDIA RAKYAT) - Mobil Box Isuzu Nopol G-1614-KG muatan minyak goreng teguling setelah menyeruduk motor Honda Supra di Jalan Raya II tepatnya di sebelah selatan Gardu Induk (GI) PLN Kebasen, Kabupaten Tegal, Rabu (15/1) sekitar pukul 13.00 WIB. Mobil yang dikendarai Fery Adriyanto (23th) warga Desa Kemurang RT. 04/ 02 Tanjung Brebes dan kernetnya Eko Abdilah (19th) warga Desa Cimohong RT. 02/03 Bulakamba Brebes. Sedangkan pengendara sepeda motor Tri Hartati (34th) Najwa Nuraini (7th) dan Sri Hartuti (30th) yang ketiganya warga Jalan Merpati RT 5/2 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. 

      Akibat kejadian ini, Ferri, Tri Hartati, Sri Hartuti dan Najwa Nuraini mengalami luka-luka. Sedangkan, Najwa mengalami luka serius pada bagian kepalanya sampai harus mendapat 10 jahitan. Para korban dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Islam (RSI) Pusat Kesehatan Umum (PKU) Muhammadiyah Singkil Kabupaten Tegal. 

Mobil yang terguling menjadi perhatian warga yang melintas.

     Menurut sopir mobil Box Fery, kedua kendaraan melaju dengan arah yang sama dari utara dengan kecepatan 70-80 Km/jam, namun saat mobilnya mau menyalip sepeda motor tiba-tiba dia tidak bisa melihat dan terasa menjadi gelap seperti ada yang menutupi matanya, tak lama matanya bisa kembali melihat ternyata sudah ada motor persis di depan mobilnya. “ dan saya langsung langsung menginjak rem, namun tabrakan tidak bisa terhindarkan, hingga mobil saya tergelincir ke bahu jalan.” Terangnya. 

      Saat ditemui Media Rakyat Kapolsek Talang AKP Dwija Putra SH mengatakan, mobil truk dari arah utara dengan kecepatan 70-80 km/jam dengan kondisi gerimis. Dari arah bersamaan juga melaju sepeda motor, namun tiba-tiba truk menyeruduk hingga pengendara jatuh tersungkur, dan Mobil oleng yang akhirnya terbalik. “ anehnya saat anggota dari Polsek tiba di lokasi kami tidak melihat adanya motor Honda Supra di tempat kejadian. Menurut informasi warga motor di amankan oleh warga setempat, tapi saat ditanya keberadaanya motor tersebut tidak ada yang mengetahui” Pungkasnya. ( FARID)

PERNYATAAN SIKAP PWI PEMALANG TERKAIT DEMO WARTAWAN

      PEMALANG – (Media Rakyat ) Terkait Aksi demo Wartawan dan LSM yang merupakan merupakan buntut dari pernyataan Setda Pemalang Drs. Budi Rahardjo yang dilansir media cetak Rabu (9/1/2013) Dalam sebuah berita berjudul ‘Sistem Kegiatan Perlu Dirubah’ Budi mengatakan, ke depan tidak ada lagi broker – broker proyek yang mengaku dari LSM atau wartawan. Pernyataan inilah yang dinilai melecehkan profesi wartawan. 

      Aksi demo wartawan tersebut menjadikan pertanyan di kalangan masyarakat tentang tugas dan fungsi Wartawan terutama pada organisasi wartawan yang menaunginya. Perwakilan PWI Jateng VII Riyadi ks menjelaskan “ Tugas Wartawan adalah mencari berita , menulis dan mengirim berita secara professional, kalau wartawan demo terkait dengan berita yang di tulis wartawan, itu tidak punya etika. Wartawan boleh aksi tapi mengarah yang positip. Dan wartawan anggota PWI sudah dibekali dunia jurnalistik yang baik dan benar. Jika ada wartawan PWI ikut aksi itu akan kami undang.” Jelasnya. 

     Ketua Forum Ormas dan LSM Kab. Pemalang melalui Sekretaris Ulil Albab dalam penjelasannya mengatakan bahwa terkait pemberitaan di media cetak tanggal 9 januari 2013 tentang Broker – Broker proyek yang mengaku dari LSM atau Wartawan. Forum Ormas dan LSM Kab. Pemalang berpendapat bahwa secara bahasa tidak ada yang salah hanya beda penafsiran. Dan itu menurutnya tidak perlu diperdebatkan dan diperpanjang. Bahkan secara substansif sangat mendukung sikap tegas Pemda atau Sekda agar kedepan broker-broker proyek benar-benar tidak diberi tempat atau ruang. Karena hal tersebut dapat mengganggu tatanan pembangunan dan mengurangi kualitas pekerjaan/proyek. Tugas dan ruang lingkup kerja LSM adalah Pemberdayaan Masyarakat, Advokasi dan Kontrol social, bukan mencari –cari proyek/pekerjaan ,yang itu adalah kewenangannya rekanan/kontraktor.“ Kepada para SKPD, kami menghimbau agar jangan memberikan pekerjaan /proyek kepada yang bukan ahlinya, dengan mengaku-ngaku dari komponen masyarakat apapun, apalagi karena rasa takut, asalkan para SKPD melakukan kegiatannya secara transparan dan jujur kami rasa tidak ada masalah “ tegasnya. (Heri)

BPBD KAB. TEGAL DINILAI LAMBAN MENANGGULANGI BENCANA

     Slawi (Media Rakyat)- Tinginya curah hujan yang disertai angin yang melanda wilayah Kabupaten Tegal diawal bulan Januari 2013 menimbulkan beberapa bencana seperti banjir yang melanda di beberapa desa di daerah Pantura yang merendam ratusan rumah dan bencana angin Puting beliung yang baru saja melanda melanda Ds. Batumirah dan Ds. Guci kec. Bumi jawa Rabu (9/01) yang mengakibatkan kerugian dan kesengsaran masyarakat yang tertimpa musibah tersebut.  

      Menurut Ketua DPRD Kab.Tegal H Rojikin AH. SH. SE Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai lamban menangani permasalahan bantuan tersebut..Hal tersebut terlihat saat dirinya menerima laporan kejadian dan langsung bergegas menuju lokasi bencana tersebut untuk melihat kondisi rumah yang porak poranda dan bertemu langsung dengan masyarakat yang tertimpa musibah dan sekedar memberi bantuan secara pribadi guna sedikit mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah. Namun saat tiba dilokasi yang terlihat hanya tim dari Kodim, PMI, TIM SAR GEGANA dan beberapa masyarakat yang sigap membantu efakuasi bencana, kejadian yang terjadi Pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.30 namun belum ada satupun Tim dari BPBD yang datang ikut serta membantu dilokasi kejadian. “ Seharusnya BPBD bekerja secara otomatis layaknya sistim remot yang sigap mendatangi dan menangani bencana karena Pemerintah Daerah Kab. Tegal sudah memberi anggaran yang cukup besar hingga seharusnya tidak perlu lamban menangani setiap bencana yang ada di Kabupaten Tegal“ Jelasnya kepada wartawan disela-sela Rakercab PDI Perjuangan. 

Rojikin saat meninjau lokasi bencana angin puting beliung

     Kepala Badan penanggulangan Daerah Kab.Tegal Ir. Eling Susiardi Msi menuturkan kalau dirinya baru menerima laporan pada pukul 18.00 WIB dan langsung menurunkan tim dari BPBD dengan membawa bantuan logistik dan beberapa bahan matrial seperti paku dan sebagainya. tim dari BPBD tiba di lokasi pukul 21.00 WIB . saat di tanya Media Rakyat tentang keterlambatan penanganan Tim BPBD terhadap bencana yang melanda Ds. Batumirah dan Ds. Guci kec. Bumi jawa Eling hanya menjawab “kalau KODIM Dan PMI juga Polres Tegal itu kan punya pasukan dan terlatih sedangkan BPBD hanya mempunyai Tim yang jumlahnya sangat terbatas maka wajar kalau BPBD kalah sigap dengan mereka.“kilahnya. (Farid)

KEJARI SLAWI SIAPKAN PERINGATI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

     Slawi ( Media Rakyat), Jelang Peringatan Hari Korupsi Internasional tahun 2012 pihak Kejaksaan Negeri Slawi melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk di beberapa titik strategis yang ada di Kabupaten. Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari minggu 9 Desember 2012 nantinya pihak Kejaksaan Negeri Slawi akan melaksanakan upacara Peringatan Hari Korupsi Internasional dan dilanjutkan pembagiaan stiker kepada masyarakat yang bertuliskan " BERANI JUJUR HEBAT,KITA BERANTAS KORUPSI SECARA PROFESIONAL,PROPORSIONAL DAN BERHATI NURANI"

      Menurut Kajari Slawi Firdos SH.MH mejelaskan bahwa pemasangan sepanduk bertujuan agar masyarakat bisa memahami akan pentingnya pemberantas korupsi. Pria kelahiran Pagaruyung Sumatra Barat tersebut, juga meminta agar masyarakat yang selama ini bersikap dingin terhadap kinerja Kejaksaan nantinya bisa bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam memerangi dan memberantas Korupsi yang ada di lingkungan Kab Tegal, karena tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat pihak Kejaksaan tidak bisa bekerja maksimal dalam memerangi korupsi yang ada di Kab. Tegal. “ banyak kasus yang selama ini ditangani Kejaksaan Negeri Slawi kebanyakan berasal dari laporan dan pengaduan masyarakat yang peduli dalam memerangi korupsi di lingkunganya “ jelasnya . (Farid)

PANITA PENERIMA ALAT PERAGA UPTD DIKPORA KEC.SLAWI ‘ TIDAK PROFESIONAL’

     Slawi (Media Rakyat) Datangnya alat peraga ke UPTD DIKPORA Kec. Slawi Kab. Tegal pada hari Kamis (8/11)mengundang banyak perhatian kalangan LSM dan Wartawan hal tersebut dikarenakan tidak transparanya panitia penerima barang. Indikasi tersebut terlihat saat Panitia penerima alat peraga menerima kedatangan barang tidak membawa daftar spesifikasi barang yang sesuai dengan ketentuan, padahal spesifikasi sangat lah penting sebagai acuan apakah barang tersebut bisa diterima atau tidak, hingga tidak timbul masalah dikemudian hari, namun panitia cenderung bersifat menutupi dan hanya menghinghitung jumlah barang yang ada tanpa mengontrol spesifikasi yang ada. 

Jenis alat peraga yang dikirim ke UPTD Dikpora Kec. Slawi

     Dari informasi yang didapat barang tersebut merupakan hasil lelang dari proyek DAK tahun 2011 dan 2012 yang masing masing bernilai Rp 4.988.065.500 (Tahun 2011), Rp 2.711.147.500. Nilai tersebut sangatlah besar dan digunakan untuk kemajuan dunia pendidikan jika tidak dilaksanakan dengan professional maka akan banyak kebocoran hingga bisa menimbulkan kerugian Negara dan dunia pendidikan.

Panitia menerima dan menghitung barang

      Menurut ketua Laskar Merah Putih Kab. Tegal Agus Ambon, Panita cenderung bersifat apatis dan hanya berfungsi sebagai tukang hitung barang padahal banyak ketentuan dan spesifikasi yang sudah ditetapkan dalam pengiriman alat peraga, diantaranya alat Peraga Pendidikan IPA, Matematika, Bahasa harus mempunyai sertifikat dan HAKI untuk IPS harus ada surat dari Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional untuk peta dan atlas, untuk bola kaki harus sesuai dengan ketentuan dari FIFA.” Kami sudah menghubungi dinas dan akan mencoba berkoordinasi untuk meminta penjelasan yang sebenarnya “ pungkasnya. (Farid). 

Beberapa LSM memantau datangnya alat peraga

SALAH SATU KIOS BELAKANG PASAR PESAYANGAN LUDES TERBAKAR

     SLAWI(Media Rakyat) - Toko sembako yang berada dibelakang Pasar Pesayangan Desa Kajen Kec. Talang Kab.Tegal milik H. Cahyono 45, Selasa (6/11) ludes terbakar, menurut Abdullah (48) warga setempat menuturkan ketika kejadian toko dalam keadaan tertutup, seperti biasanya toko tutup jam 16.30 WIB. Namun setelah karyawan dan pemilik warung pulang, sekitar pukul 17.15 muncul asap hitam dari atas genteng yang semakin pekat hingga memaksa warga mendobrak pintu toko tersebut, saat terbuka api sudah mulai membesar dan melahap seluruh isi toko.  

Pemadam kebakaran saat menjinakan api

     Warga segera menghubungi Polsek Talang yang kemudian di tindak lanjuti dari pihak Polsek dengan menghubungi pemadam kebakaran. Tak lama berselang 4 unit mobil Pemadam kebakaran (DAMKAR) tiba dilokasi tersebut dan kebakaran tersebut langsung ditangani dengan menyemprotkan air hingga api berhasil dipadamkan pada pukul 18.40 WIB. 

     Saat dihubungi Media Rakyat H. Cahyono mengakui bahwa dirinya tidak berada ditempat saat kejadian termasuk karyawanya, karena pada saat kejadian tersebut toko sudah tutup. Kapolsek Talang AKP. Dwija Utama dalam keteranganya mejelaskan bahwa dugaan sementara terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek dan kerugian ditaksir mencapai 500 juta, hingga saat ini kasusnya masih ditangani Polsek setempat. “ Kami menghimbau kepada masyarakat agar hati-hati dan waspada ketika mau meninggalkan rumah “ sarannya. (FARID) 

AKP Dwija Utama meminta keterangn H cahyono

.

PELAKSANAAN PROYEK SPAM BREGAS DINILAI AROGAN DAN TIDAK MENGINDAHKAN DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT

     Slawi (Media Rakyat)- Proyek SPAM Bregas ( Sistim Penyediaan Air Minum Brebes, Tegal , Slawi ) yang melewati Kabupaten tegal dari awal pengerjaanya menuai banyak masalah di masyarakat, hal tersebut dikarenakan dalam perencanaannya tidak disosialisasikan ke masyarakat dan disaat pengerjaannya tanah hasil galian yang ada ditaruh dipinggir begitu saja tidak disertai rambu maupun tanda peringatan yang memadai, hingga banyak masyarakat menjadi korban, terutama pemakai jalan, banyak pemakai jalan yang terpeleset hingga terjatuh saat melewati jalan yang berdekatan dengan proyek SPAM Bregas tersebut. Pengambilan tanah bekas urugan yang disinyalir dijual keluar juga tidak jelas pertanggungjawabannya, Bekas urugan pipa yang ada tidak disertai pemadatan yang maksimal sehingga merubah sigma tanah di atasnya hingga tanah menjadi lembek dan tidak kuat menahan beban berat serta tidak adanya kantor perwakilan resmi rekanan yang mengerjakan proyek SPAM Bregas di Kab. Tegal hingga masyarakat sulit mendapatkan informasi maupun layanan aduan. 

Bambang Purnama (kiri) dan Ali Fozasa (tengah)

     Menurut direktur PDAB Jateng perwakilan Kab.Tegal Ali Fozasa saat dikonfirmasi Media Rakyat menjelaskan bahwa kantornya tidak berwenang untuk menindak dugaan penyimpangan dan aduan masyarakat , dikarenakan hal tersebut bukan wewenang kantornya, semuanya diatur oleh pemerintah Pusat dan propinsi dikarenakan  proyek tersebut menggunakan dana dari APBN dan APBD I serta wewenang penuh proyek tersebut ada pada Pemerintah Propinsi dan kantornya nantinya hanya menerima penyerahan hasil proyek tersebut jika sudah selesai untuk dikelola dan digunakan demi kepentingan masyarakat. Pihaknya hanya bisa memantau dan melaporkan kepada kantor Propinsi jika ada pekerjaan yang diduga menyimpang, jelasnya. 

Galian proyek SPAM Bregas

 Ketua LSM Gerbang Mataram Ir Bambang Purnama menilai bahwa pekerjaan proyek tersebut terkesan arogan karena tidak transparan dari awalnya dan disaat pelaksanaannya dikerjakan asal-asalan hingga masyarakat yang jadi korban, ia juga menyayangkan banyak pekerjaan proyek yang dikerjakan disinyalir tidak melalui kajian teknis yang tepat, terutama pada pipa yang ada digunung dan yang melintasi sungai hingga dikhawatirkan dapak negatif pekerjaan tersebut akan terasa dikemudian hari. “ Saya siap berkoordinasi dan beradu argumentasi dengan tim teknis proyek tersebut tentang titik mana saja yang dianggap tidak tepat “, jelas Pria yang memegang beberapa gelar Insinyur dibeberapa disiplin ilmu yang berbeda. (Tim MR). 

Pipa proyek yang melintas jalan raya