MATERIAL TERLAMBAT PEMBANGUNAN SLBM MOLOR

Bangunan SLBM masih dalam pengerjaan

Slawi (Media Rakyat) Program kegiatan pembanggunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di desa Pesayangan Kec Talang Kab Tegal molor dari waktu yang ditentukan. Proyek yang mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2012 dan sesuai jadwal selesai pada bulan Januari tahun 2013 tersebut, ternyata hingga saat ini belum juga selesai. Kegiatan Swakelola tersebut dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan rincian anggaran Rp 15 Juta yang diperoleh dari swadaya dan Rp 480 juta merupakan bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab tegal Bidang Cipta Karya. 

     Menurut M Kheroni selaku ketua kelompok KSM Desa Pesayangan kepada Media Rakyat Kamis (21/03) menjelaskan bahwa molornya pembangunan tersebut dikarenakan dalam proses pengiriman bahan matrial dari CV WISNU sering terlambat, menurutnya dari anggaran sebesar Rp 480 juta yang di glontorkan DPU pihak KSM hanya menerima dana untuk tenaga kerja saja sekitar Rp 115 juta itu pun sesuai dengan perdes pekerjaan (terimin) dan selebih nya pihak DPU mempercayakan pada CV WISNU selaku pemenang lelang pengadaan barang, jadi semua kebutuhan material di droping langsung dari pihak CV WISNU. Lokasi pembangunan yang berada di RT 08 RW 02 Dukuh karangsari Desa Pesayangan dengan failitas 2 lantai, 8 ruang untuk kamar mandi dan WC umum, 1 ruang dapur, juga satu untuk ruang aula. " saat ini sudah dalam tahap Finising dan diperkirakan akan selesai dalam minggu minggu ini " tuturnya.

Beberapa pekerja masih sibuk menyelesaikan bangunan

      Saat ditemui Media Rakyat  Prasetio selaku direktur CV WISNU menjelaskan bahwa keterlambatan dalam pengiriman bahan matrial itu bukan kesalahan dari pihak nya, karena sebelumnya pihak CV WISNU telah menyampaikan pada pihak KSM untuk semua kebutuhan matrial akan di droping langsung secara global namun pihak KSM menolak dengan alasan tempat tidak mencukupi untuk menaruh semua matrial, hingga pihak KSM meminta agar matrial dikirim secara bertahap sesuai kebutuhan yang diperlukan,” kami akui memang pernah ada keterlambatan pengiriman matrial batu dan pasir, karena matrial tersebut harus melalui pemesanan, namun matrial lain seperti semen, cat atau lainya bisa dikirim kapan saja bila dibutuhkan.” kilahnya. (Farid/MR9)

POL AIR ADAKAN PATROLI GABUNGAN

Pol Air dan TNI AL jelang pelaksanaan gabungan

PEMALANG ( Media Rakyat ) Meskipun pemerintah sudah melarang penggunaan jaring jenis Pukat Harimau yang bisa merusak ekosistem, tetapi kenyataannya masih ada nelayan yang bandel menggunakan jaring jenis ini. Ini dibuktikan ketika Pol Air mengadakan patroli laut dan dipergoki 2 perahu nelayan oleh patroli gabungan yang digelar oleh Satpol Air Polres Pemalang, TNI AL dan unsur Syahbandar Pemalang, diperairan dengan jarak 2 mil dari pantai, Selasa (19/3).

      Dari sampel 3 perahu yang diperiksa selain ditemukan penggunaan Pukat Harimau, 2 kapal lainnya ternyata tidak mengantongi surat perijinan sesuai aturan yang berlaku, sementara 1 lainnya meski membawa surat-surat kapal tetapi setelah diperiksa ternyata sudah kadaluwarsa. Meski demikian para nelayan masih diberikan kebijaksanaan hanya dibina, dan diperintahkan untuk segera mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Kapolres Pemalang AKBP Tjuk Winarko SH. MH. Melalui Kasatpol Air SKP Kartono SH. "Tindakan yang kita lakukan terhadap nelayan memang secara bertahap, pertama kita baru taraf pembinaan agar mereka tahu tentang aturan pengoperasian kapal harus disertai surat-surat. Setelah kita berikan peringatan, tetapi tetap tidak mematuhi ketentuan maka tidak menutup kemungkinan akan meningkat pada tindakan tegas berikutnya,"tandas . 

Kegiatan Pemeriksaan dalam Patroli gabungan

     Ditambahkan oleh AKP Kartono SH, saat ini memang sebagian besar kapal nelayan yang beroperasi tidak melengkapi diri dengan surat-surat perijinan yang ditentukan, sehingga memang perlu diberikan pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan. Meski demikian seharusnya hal ini juga menjadi tanggungjawab bersama, sebab untuk SIKP dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Operasi gabungan yang digelar mulai pukul 09.00 hingga pukul 13.00 sempat membuat beberapa kapal nelayan kaget dan menjauh. Baru setelah melalui pengeras suara disampaikan petugas tidak akan melakukan penangkapan, akan tetapi pembinaan akhirnya satu persatu kapal yang akan diperiksa berhenti. Ikut dalam operasi gabungan Kasubag Humas AKP Harsono SH, Kasubag Ren Gar Bag Ren, AKP Abdul Mukti SH. (heri)

PENDAFTAR MELEBIHI GERINDRA MENYELEKSI CALEG

Tim Partai Gerindra saat menyeleksi caleg

PEMALANG (Media Rakyat ) Pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) Partai Gerindra untuk DPRD tingkat Kabupaten Pemalang direspon positif masyarakat hingga membludak, bahkan melebihi jumlah 50 kursi di DPRD Pemalang. 

       Ketua seleksi bakal caleg DPC Partai Gerindra Pemalang Agus Nugroho mengungkapkan, bakal caleg yang mendaftar jika tidak distop akan terus bertambah. Termasuk sudah memenuhi kuota 30 persen kaum perempuan. Sampai pada penutupan jumlah yang mendaftar sebanyak 55 orang. Sehingga ada kelebihan 5 orang. Seleksi dilakukan tujuannya untuk memperoleh jumlah bakal caleg sesuai kursi DPRD yaitu 50. Juga untuk mendapatkan caleg yang berkualitas. Sedangan untuk caleg perempuan yang sudah mendaftar tidak akan berpengaruh. "Senin ( 18/3) kami mulai menyeleksi bakal caleg satu persatu. Seleksi dilakukan oleh tim,'' kata Nugroho yang juga sebagai ketua tim pemenangan cagub dan cawagub Hadi Prabowo dan Don Murdono saat disela-sela seleksi caleg. 

Bakal Caleg Partai Gerindra siap memenangkan Pilbub

      Menurutnya, seleksi bakal caleg dilakukan dengan wawancara. Antara lain ditanyakan mengenai kesiapannya secara moral dan material. Serta strategi yang digunakan dalam pengumpulan suara pemilih. Sedangkan menyangkut pilgub para bakal caleg ditanya bagaimana kesiapannya memenangkan pasangan cagub dan cawagub yang diusung Gerindra. Ditambahkan koordinator seleksi bakal caleg Gerindra, Ramson Siagian MBA, seleksi bakal caleg tersebut bukan karena jumlah yang mendaftar melebihi jumlah kursi DPRD. Tapi memang sudah dijadwalkan sejak awal. " nantinya para caleg akan diminta pula menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi, berkelakuan baik dan yang paling penting nantinya akan memperjuangkan rakyat , tidak untuk kepentingan pribadi sendiri “ tegasnya.(heri).

BAWANG MAHAL DIDUGA ADA PERMAINAN KALANGAN ELIT POLITIK

Ramson Siagian MBA Caleg DPR RI dari Partai GERINDRA

PEMALANG – (Media Rakyat ) Kenaikan harga bawang merah akhir-akhir ini hingga mencapai angka diatas Rp 50.000/kg, dinilai karena ada permainan pihak-pihak tertentu dan pemerintah tidak bisa menghitung berapa produksi dan kebutuhannya, sehingga permainan para tengkulak terus memperdayai masyarakat kecil. Hal tersebut diungkapkan oleh bakal caleg DPR dari Partai Gerindra Bung Ramson Siagian MBA kepada wartawan Senin (18/3). Di Kantor DPC Gerindra. 

       Mantan anggota DPR PDI Perjuangan selama 10 tahun dapil Pemalang, Pekalongan dan Batang itu meminta kepada pmerintah untuk lebih jeli mengitung produksi dan kebutuhan bawang di masyarakat.sehingga tidak terjadi seperti sekarang yang sedang di alami masyarakat Indonesia. ''Pemerintah harus melihat produksi skala nasional untuk kebutuhan bawang merah ada titik maksimum dan minimumnya. Faktor cuaca dan kesiapan luas lahan untuk pertanian bawang penting pula diperhitungkan. Sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini,'' katanya . Menurutnya, jika Pemerintah pandai menghitung semestinya terjadinya gejolak harga bawang merah sudah bisa diantisipasi sejak lama. 

       Demikian pula untuk produksi pertanian lainnya, seperti kacang kedelai. Karena tidak bisa dilepaskan dari konsumsi tradisional rakyat Indonesia. Kalau pemerintah sejak awal sudah bisa menganalisa kapan produksi rendah dan kapan akan terjadi gejolak kebutuhan bawang, sebenarnya tidak sulit mengantisipasi harga bawang naik tinggi. Namun Ramson tidak bisa membantah, bahwa hal itu bisa jadi karena permainan pihak-pihak tertentu. Dia merasa prihatin dengan kondisi negara ini. Karena walaupun negara agraris tapi banyak mengimpor produk-produk pertanian. Seharusnya hal itu memalukan. Karena sebagai negara agraris sudah sepantasnya jika negara ini mandiri dalam sektor pertanian. Padahal ketika pemerintah mau menggalakkan disektor pertanian secara konsekuen tidak mustahil Negara kita akan berlimpah di sector pertanian, terutama dari petani bawang”. Ujarnya. 

         Kenaikan harga bawang juga tidak bisa dilepaskan dari hukum dasar ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari supply and demand di masyarakat. Tapi jangan sampai suplai sampai ke titik yang kritis sehingga berakibat harga naik. Semestinya sudah bisa dihitung berapa kebutuhan konsumsinya. Karena bawang merah merupakan kebutuhan tradisional di masyarakat. (heri).

POLRES PEMALANG GREBEG BANDAR TOGEL

Wakapolres Kompol  Iskandar  Z Sitorus P SIK SH saat pemeriksaan

PEMALANG - (Media Rakyat ). Pengedar kupon togel mulai dari pengecer, pengepul hingga bandar berhasil digulung unit Buru Sergap Sat Reskrim Polres Pemalang, ternyata meski ruang gerak mereka sudah dipersempit, akan tetapi karena keuntungan yang menggiurkan masih banyak yang berkecimpung di bisnis 'tebak angka' ini. Bahkan berdasar keterangan petugas bandar yang tertangkap membawahi pengecer hingga 30 orang. 

Beberapa Bandar Judi diperiksa Wakapolres

      Wakapolres Pemalang Kompol Iskandar Z Sitorus P SIK didampingi Kasubag Humas AKP Harsono SH dan Kasatreskrim AKP Asnanto SH, dalam ekspos Rabu (20/3) pada wartawan mengungkapkan, tersangka yang ditangkap adalah Murdiono (38) warga Kelurahan Mulyoharjo Pemalang yang bertindak sebagai bandar dan Suherman (24) selaku pengepulnya. Penangkapan keduanya berawal dari para pengecer yang sudah tertangkap sebelumnya, setelah dilakukan pengamatan akhirnya mereka berdua berhasil ditangkap saat merekap pasangan di rumah Murdiono pada pukul 23.45. Barang bukti yang berhasil diamankan uang tunai Rp 480 ribu, 185 bendel kupon togel beserta rekapan penjualan selama beberapa hari, serta sebuah telepon genggam. "Untuk barang bukti kupon penjualan Hari Minggu (10/3) dibuang ke septiktang (wc) oleh Murdiono untuk menghilangkan barang bukti,"jelasnya.

       Sementara itu ditempat terpisah yakni wilayah Petarukan, juga berhasil ditangkap seorang penjual togel bernama Dahuri (45) warga Desa Kendaldoyong Rt 01 RW 03 kecamatan Petarukan, bersama barang bukti 3 bendel, alat tulis, uang 150 ribu. Penangkapan tersangka berawal dari patroli yang dilakukan petugas yang melihat ada seorang yang keluar dari dalam rumah membawa kupon togel, setelah dilakukan pengamatan beberapa saat ternyata diketahui bahwa didalam rumah tersebut ada aktivitas penjualan kupon togel, hingga langsung dilakukan penggrebekan dan berhasil menangkap tersangka.(heri).

KARYA BAKTI TNI GELAR RAPAT PENUTUPAN TAHAP 1

Risun (kanan) saat memberi penjelasan kepada Wartawan

Slawi (Media Rakyat), Setelah melaksanakan kegiatan program Karya Bakti TNI Tahap(1) di Desa Penusupan Kec Pangkah kab. Tegal meliputi program pengaspalan jalan sepanjang 1382 meter dan lebar 3 meter juga pengembangan sepanjang 500 meter, yang dimulai pada tanggal 16/02/2013 sampai dengan tanggal 26/03/201. Selasa (19/03) menggelar rapat penutupan di Ruang Bidang Pengembangan BAPERMADES. Dalam Rapat Penututupan tersebut hadir MUSPIKA kecamatan Pangkah dan Kramat, DANDIM, DPU, UPTD DPU, BAPEDA Kades Penusupan dan Kades kramat. Dalam pertemuan tersebut sekaligus membahas rapat pembukaan Karya Bakti TNI Tahap (2) Desa kramat Kec kramat Kab Tegal. 

     Menurut Kepala BAPERMADES Subandrio S.IP melalui KABID Pengembangan Desa Dan Kelurahan Risun menjelaskan bahwa rapat penutupan dilaksanakan guna membahas Program yang telah dilaksanakan oleh Karya Bakti TNI dan Instansi terkait yang ikut di dalam nya, Agar di tahap tahap berikutnya Kaya Bakti TNI lebih maju dalam membangun perkembangan Desa.” Dalam Karya Bakti TNI, sebelumnya telah melaksnakan Upacara pembukaan dengan Inspektur Upacara (IRUP) dipimpin langsung oleh DANDIM dan penutupan Upacara dengan IRUP dipimpin oleh Bupati Tegal” pungkasnya. (Farid/MR99)

PENGHASILAN PERANGKAT DESA DIUSULKAN SESUAI UMK

Ketua umum PPDI Ubaidi menunjukan bukti usulan

Slawi (Media Rakyat) Tunjangan Perangkat Desa yang jauh dari Upah Minimum Kerja (UMK) menjadikan beberapa Perwakilan Perangkat Desa mendatangi DPRD Kab. Tegal rabu (20/03), untuk bisa mendapatkan penghasilan Perangkat Desa sesuai dengan UMK yang berlaku di Kab.Tegal. Dan hasilnya .DPRRD Kab Tegal menyerap aspirasi yang diminta Perangkat Desa tersebut dengan mengusulkan penghasilan untuk Perangkat Desa yang semula hanya berpenghasilan Rp 600,000 menjadi Rp 880,000 sesuai upah minimum kerja (UMK). 

     Ketua DRPD Kab Tegal H Rojikin AH SH SE  menegaskan bahwa hasil Audensi dengan Persatuan Perangkat Desa Indoesia (PPDI), DPRD telah mengusulkan Surat ke PEMKAB Tegal agar ada kenaikan upah serta tunjangan pensiun untuk Perangkat Desa yang ada di Kab. Tegal , hingga nantinya perangkat desa bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik dari sekarang.

       Sementara itu Ketua PPDI Kab Tegal Dikrun di dampingi Ketua umum PPDI Ubaidi dan juga perwakilan beberapa Perangkat Desa menyambut gembira usulan DPRD tersebut dan memberikan apresiasi kepada DPRD Kab. Tegal yang telah mengusulkannya kepada Pemkab. Tegal dan diharapkan bisa secepatnya terealisasi,” apa yang telah terjadi hari ini adalah suatu bentuk keprihatinan DPRD terhadap nasib Perangkat Desa se Kab Tegal, untuk itu saya ucapkan terimakasih “ pungkasnya. (Farid/MR99)

ANGGARAN SKPD KAB. TEGAL BERTAMBAH

Dra. Hj Nurhayati MM

Slawi (Media Rakyat), Rapat Forum SKPD yang bertempat di aula BAPRERMADES dihadiri oleh seluruh SKPD se Kabupaten Tegal, diantaranya bagian pemerintahan, Kesra, PPKB, forum UPK, pendamping PNPM, PKK dan jajaran kecamatan guna membahas rencana anggaran kegiatan kerja tahun 2014, diantaranya tetang penambahan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan. 

Aula Bapermades tempat diadakanya rapat

      Menurut Kepala BAPERMADES Subandrio S.IP melalui sekertasis nya Dra. Hj Nurhayati MM menuturkan, bahwa ada banyak penambahan beberapa kegiatan di tahun 2014 nanti yang tupoksi nya untuk Pemerintahan. Hal ini jelas akan memakan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya memakan anggaran 3,89 Milyar, kini di tahun 2014 Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 5,6 milyar. Rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan menyangkut beberapa program baik di Kecamatan, Desa, maupun SKPD yang terkait dalam rapat tersebut, diantaranya untuk Monitoring Kepala Desa, Administrasi Desa, Pembinaan Perangkat Desa, Pemugaran Perumahan, Guna Bakti Gotong Royong Masyarakat, penyusunan profil Desa, pembinaan dan pelatihan BPD baru, PKK, penunjang oprasional Bansos Propinsi, BOP program pengembangan Kecamatan, gelar teknologi tepat guna dan anggaran internal lainnya, ” maka dari itu kita harus mempersiap kan dari sekarang, agar dana tersebut benar benar di gunakan sesuai program nya “ jelasnya. (Farid/MR99).

PEMKAB TEGAL SEGERA TERBITKAN PERATURAN ANDALALIN

Drs. Eko Jati Suntoro Msi

Slawi (Media Rakyat) Banyaknya bangunan besar dibeberapa jalan protokol Kabupaten Tegal yang berdampak pada kemacetan lalulintas membuat Pemerintah Kabupaten Tegal segera menerapkan Peraturan Daerah yang mengacu pada UU tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun peraturan yang akan segara diterapkan adalah PP NO 32 tahun 2011 tentang Managemen dan Rekayasa Analisa Dampak, Serta Managemen Kebutuhan Lalulintas. atau ANDALALIN (Analisa Dampak Lalulintas).

        Kepala DISUB KOMINFO Kab Tegal Drs. Eko Jati Suntoro Msi saat ditemui Media Rakyat diruang kerjanya Senin (18/3) menjelaskan, bahwa selama ini banyak bangunan di tepi jalan yang tidak memiliki ijin ANDALALIN hal tersebut dikarenakan belum ada sosialisai dari Pemerintah tentang PP tersebut, karena masih menunggu naskah PERBUB nya. untuk itu pihak nya meminta kerja sama dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kab Tegal selaku Badan yang mengurusi Pelayanan Perijinan termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun kepada para pelaku usaha yang ada di Kab.Tegal, jika akan mendirikan bangunan di sisi jalan protokol dan akan mengurus IMB maka diminta juga mengurus ijin ANDALALIN. “ Jika bangunan yang sudah berdiri seperti Kantor, Pasar, Minimarket, Pom Bensin, toko toko dan Tempat Usaha agar secepat nya juga mengurus ijin tersebut” jelasnya. (Farid/MR99)

MENJELANG PILGUB POLRES PEMALANG ADAKAN OPERASI PEKAT

Beberapa PSK yang terjaring Operasi Pekat

PEMALANG- (Media Rakyat ), Sebanyak 8 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan beberapa botol minuman keras, berhasil diamankan oleh puluhan petugas Polres Pemalang saat menggelar Operasi Pekat di wilayah Kecamatan Pemalang , Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Comal. 

     Petugas polres pemalang mulai gelar operasi mulai pukul 12.00 menyisir dari arah timur yaitu ngambo tepatnya daerah Lowa dan petugas berhasil menjaring 5 PSK yang sedang menunggu tamunya datang , dan beberapa PSK lain berhasil melarikan diri saat petugas datang, setelah itu petugas menyisir diwarung remang-remang ampelgading sebelah barat pom bensin dan berhasil mengamankan 2 orang PSK. Sedangkan warung yang lain disekitarnya sudah pada tutup dan petugas melanjutkan operasinya menyisir kebarat dengan tujuan terminal Bus pemalang, hingga Pasar Pagi dapat menjaring 1 orang PSK dipasar pagi.

Sejumlah PSK diproses penyidik

 .      Dalam Operasi Tersebut Petugas dan PSK sempat terjadi kucing-kucingan hal tersebut dikarenakan saat para PSK mengetahui kedatangan para petugas mereka serempak lari menuju kegelapan malam, namun Puluhan petugas dari unit Sabhara yang diterjunkan dalam operasi pekat yang dipimpin Kaur Bin Ops Iptu Amin Mezi, berhasil mengamankan beberapa PSK dan dalam waktu yang bersamaan juga petugas berhasil menyita puluhan botol minuman keras jenis Anggur Orang tua yang diamankan dari penjual di daerah Banjardawa, Tegalmlati dan Karangasem selanjutnya Para PSK dan penjual minuman keras dibuatkan berita acara langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk menjalani proses sidang tindak pidana ringan. 

     Kapolres Pemalang, AKBP Tjuk Winarko SH MH melalui Kasubag Humas AKP Harsono, kepada Wartawan menjelaskan “ pengamanan minuman keras dan PSK merupakan bagian dari operasi rutin, dan sekaligus menjelang dilaksanakannya pemilihan gubernur agar suasana kamtibmas wilayah hukum Polres Pemalang aman dan kondusif ,seperti yang diharapkan masyarakat pemalang sekitanya.” Tandasnya.(heri)

PASIEN JAMKESMAS ‘TERSANDERA’ RS SIAGA MEDIKA .

Anggota DPRD Pemalang saat membesuk keluarga Tasman

PEMALANG- (Media Rakyat ) .Bayi pasangan Musayadah (32) dan Tasman (48) warga Desa Wanarejan Utara RT 004 RW 001 Kecamatan Taman tertahan di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang, ini disebabkan kartu Jamkesmas ditolak sehingga dikenakan tarif melahirkan sebagai pasien umum. 

     Karena kebingungan tidak bisa membayar tagihan sebesar Rp 5 juta lebih, akhirnya mereka mengadu ke anggota DPRD Pemalang, Kamis (14/3). "Sabtu (9/3) istri saya melahirkan 3 bidan yang saya hubungi tidak bisa, padahal kaki bayi sudah keluar. Terpaksa di bawa ke RS Santa Maria,sesampainya di RS Santa Maria ternyata tidak ada dokter kandungan, sehingga dirujuk ke RS Siaga Medika pada pukul 15.15 dan anak akhirnya lahir dengan selamat melalui operasi caesar. Karena pada waktu saya bawa kerumah sakit hari sabtu sehingga surat –surat saya urus hari senin dan surat rujukan saya serahkan terlambat tidak sekalian haru itu juga. Termasuk surat rujukan dari puskesmas Kabunan baru diurus Senin (11/3), tapi setelah saya serahkan kerumah sakit surat-surat itu ditolak oleh rumah sakit dengan alasan saat mendaftar sebagai pasien biasa,"adu Tasman kepada anggota DPRD Udjianto MR dan Dr Agus Gunawan.

Ujianto MR dan Nur Afna Istiqomah menanggapi Tasman (tengah)

       Menurutnya Dia sudah berusaha mendatangi Bagian Pelayanan Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), namun semua yang sudah datangi, tidah ada bisa memberikan solusi dan tidak dapat menyelesaikan masalah atau persoalan tetang Jamkesmas. Ahirnya Dia bersama dengan Kepala Desanya mendatangi Rumah Sakit, namun itupun tetap tidak bisa menyelesaikan bahkan dari rumah sakit menyarankan meninggalkan BPKB motor dulu baru Ibu dan bayinya bisa di bawa pulang. “Bagaimana saya mau menjaminkan BPKB ,motor saja saya tidak punya”.Jelasnya. 

          Empat anggota DPRD Udjianto MR, Dr Agus Gunawan, Nur Afna Istiqomah dan Siti Hartati langsung melakukan kroscek ke Rumah Sakit, dan memperoleh penjelasan bahwa Saat mendaftar pasien bernama Musayadah masuk rumah sakit menggunakan jalur biasa sesuai permintaan suaminya. Makanya ketika mengajukan kartu Jamkesmas sudah terlambat namun demikian dari pihak rumah sakit sudah memberikan keringan kepada keluarga pasien, dengan tagihan sesuai jaminan jamkesmas, yang semestinya terbayar sebanyak Rp. 7 juta, menjadi Rp. 5 juta berarti mendapat keringanan sekitar Rp. 2 juta.“dari pihak Rumah sakit tidak menahan pasien atau menyandra pasien, silahkan pasien mau pulang sekarang tidak apa-apa nanti untuk penyelesaian administrasi biar rumah sakit berkoordinasi dengan Kepala desa “ jelas staf Rumah Sakit bernama Adi Nugroho. 

         Dari penjelasan tersebut anggota DPRD kab. Pemalang Udjianto MR, menegaskan pihaknya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi pada pasien Jamkesmas. “Urusan administrasi tidak boleh didahulukan, akan tetapi utamakan pelayanan penanganan pasien demi kemanusian, semua demi menolong sesama manusia dan menjaga kredibilitas Rumah sakit juga “tegasnya. (heri).

KOMUNITAS TRAIL PEMALANG LEPAS WAKAPOLRES PEMALANG

Waka Polres bersama peserta latber saat beristirahat

PEMALANG- (Media-Rakyat). Komunitas Trail Pemalang (KTP) menggelar latihan bersama (latber) dalam rangka pelepasan Wakapolres Pemalang Kompol Wiyoto SPd MH, ikut dalam kegiatan yang berlangsung didalam hutan wilayah Pemalang-Bantarbolang itu sekitar 100 anggota komunitas dan penggemar motor trail dari Pemalang termasuk Kasatlantas AKP Tri Endang Purwanto SIK MSi, Selasa (12/3). 

Peserta Latihan bersama menerabas sulitnya medan

      Sekitar Seratusan peserta yang mengikuti latihan bersama dilepas secara bertahap dari lokasi pemberangkatan di Hutan Jati Paduraksa Kecamatan Pemalang, untuk kemudian menyusuri jalan setapak menuju Hutan dan Sungai Penggarit dan keluar di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang. Usai menyeberang Sungai Lenggerong, kembali menyusuri hutan untuk menuju lokasi pemberangkatan.finis di hutan Paduraksa. Ketua Panitia Latber Iptu Jumadi, kepada wartawan menyatakan bahwa KTP selalu menggelar kegiatan latihan bersama di waktu libur tetapi hanya skala kecil, hanya saja kali ini kegiatan dilakukan bersama antar seluruh anggota komunitas yang berada di kecamatan-kecamatan termasuk dari luar kota, sekaligus untuk perpisahan dengan Wakapolres Pemalang Kompol Wiyoto SPd MH yang selama ini menjadi pembina KTP pindah tugas di Semarang ke Pol Air Polda Jateng. 

     Kompol Wiyoto SPd MH, disela-sela kegiatan latber menyatakan kegiatan Komunitas Trail Pemalang selama ini berjalan dengan positif, bahkan menjadi salah satu bentuk kemitraan antara masyarakat dengan Kepolisian. "Selama kegiatan masih bertujuan positif, maka saya harapkan tetap dilanjutkan, jangan berhenti setelah saya tidak ada di Pemalang” tegasnya.(heri)

TIGA RAPERDA DISETUJUI MENJADI PERDA

Bupati Pemalang mendatangani berita acara

PEMALANG (Media-Rakyat). Dari empat raperda yang direncanakan Tiga Raperda disetujui dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada hari Rabu (27/2) yang dipimpin oleh Ketua DPRD H.M Agus Sukoco, SE.MM dihadiri oleh Bupati Pemalang H. Junaedi, SH.MM. dan lebih dari separuh jumlah anggota DPRD serta pimpinan SKPD Se- Kabupaten Pemalang. 

       Tiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang izin Usaha Penggilingan Padi( Huller) dan Penyosohan Beras, Penataan dan Pemberdayaan Pedang Kaki Lima serta Raperda tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, sedangkan satu Raperda yang ditunda adalah Raperda mengenai Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA). Penundaan ini disebabkan belum selesainya Pembahasan tentang Raperda tersebut.

       Bupati Pemalang, H.Junaedi, SH.MM dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa kehidupan social kemasyarakatan yang bergerak semakin dinamis,menjadikan hal-hal yang semula masih dianggap wajar dan belum begitu mengkhawatirkan, pada saat ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus diatur, dikelola maupun ditertibkan. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan,pengelolaan dan penertiban yang sistematis, proporsional, efektif, melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, agar permasalahan dan tantangan yang ada dapat dikelola dengan baik, sehingga mendatangkan dampak positif bagi masyarakat. Raperda tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan pengendalian atas dampak negative yang mungkin timbul akibat perkembangan dan persaingan yang ada. Regulai tersebut juga diperlukan sebagai instrument untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan usaha tersebut, serta untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Sedangkan terkait dengan perda tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Melalui perda tersebut, diharapkan dapat tercipta suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktifitas perdagangan sektor informal masyarakat; mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara serasi dan seimbang, selaras dengan penataan ruang secara berkelanjutan; serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL. Selanjutnya berkaitan dengan Raperda tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahaan harus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. “ Semua pihak harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing serta berupaya maksimal untuk mewujudkan hal itu, karena pada dasarnya ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan tanggung jawab kita bersama.” Tegasnya. (heri)

DINDIKPORA SOSIALISASIKAN UN 2012/2013 UNTUK MERAIH TRI SUKSES.

Bupati Pemalang (berpeci) saat sosialisasi UN 2012/2013

PEMALANG (Media Rakyat )- Dindikpora kabupaten Pemalang mengadakan sosialisasi terkait Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2012/2013 di Hotel Regina Rabu (27/2). Sosialisasi UN ini diadakan antara lain untuk menyikapi perbedaan model penyelengagaraan UN yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hadir sebagai narasumber adalah Bupati Pemalang, Sekda Kab. Pemalang, Kepala Dindikpora, Inspektur, dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pemalang

          Kepala Dindikpora, Drs. Maryoto, MPd, dalam acara tersebut melaporkan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 450 stakeholder pendidikan se-Kabupaten Pemalang yang berasal dari seluruh jajaran structural di lingkungan Dindikpora, Kepala UPPK, seluruh penyelenggara UN tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, penyelenggara UN tingkat MI, MTS, dan MA, dan penyelenggara UN Kesetaraan.  Menurutnya ada dua perbedaan prinsip dalam penyelenggaraantahun ini adalah penjadwalan UN untuk pendidikan formal dan kesetaraan yang waktunya bersamaan dan diterapkannya model soal 20 paket, yaitu satu berkode, Model soal 20 paket ini adalah untuk mengantisipasi kecurangan, karena lembar jawaban tidak bisa saling dipertukarkan. Perbedaan – perbedaan ini, menurutnya harus disikapi secara berbeda pula sehingga Tri Sukses UN ( sukses persiapan, sukses penyelenggaraan, dan sukses hasil ) dapat dicapai.

       Maryoto juga menyampaikan bahwa peserta UN tahun ini berjumlah 58.052 yang terdiri dari pendidikan formal sebanyak 56.544 (SD/MI/SDLB: 26.822, SMP/MTs/SMPLB : 19.389, SMA : 5.382, dan SMK : 4.951) dan pendidikan kesetaraan sebanyak 1.508. Dengan jumlah peserta UN yang cukup banyak dan perbedaan model penyelenggaraan UN, pihaknya berkomitmen untuk menjunjung tinggi kejujuran sehingga hasil UN memang sesuai dengan kemampuan anak didik sebagai hasil dari proses belajar, untuk itu latihan ujian telah ditingkatkan mulai semester dua. “Terkait dengan kejujuran ini Kami menekankan bahwa kontribusi nilai UN dalam penentuan nilai kelulusan siswa cukup besar (60%). Jadi hasil proses pendidikan di sekolah (nilai rapor siswa 5 semester terakhir ) masih menjadi salah satu komponen penilaian UN, untuk itu Kami berpesan kepada para guru untuk tidak mengubah nilai-nilai tersebut “ Jelasnya.

        Sekda Kabupaten Pemalang, Drs. Budhi Raharjo, MM, dalam pengarahannya mengajak seluruh komponen pendidikan untuk saling bahu –membahu dalam membangun Kabupaten Pemalang “ pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sehingga pendidik memiliki peran vital dalam pembangunan Kabupaten Pemalang, dan dalam kerangka pencapaian visi Bupati Pemalang, pendidik menjadi komplemen yang harus ada, sehingga saat ini yang penting adalah bagaimana menunjukan kinerjanya.” tegasnya.

         Senada dengan yang disampaikan Sekda, Bupati Pemalang, H. Junaedi, SH,MM, juga menyampaikan apresiasi untuk jajaran Dindikpora yang telah menyelenggarakan sosialisasi UN, Bupati meminta kepada para peserta untuk bisa memahami materi yang telah disampaikan narasumber sebagai wujud tanggung jawab untuk mensukseskan UN tahun ini. Lebih lanjut, menurut Bupati, ada dua hal penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia yaitu motivasi dan kejujuran. “Motivas bisa datang salah satunya dari pendidik dan dibutuhkan agar generasi muda bisa menjadi manusia yang berkarakter, memiliki jati diri dan memiliki motivasi untuk maju, apa artinya lulus dengan nilai baik jika dicapai dengan cara yang tidak jujur. Untuk itu saya mengajak para peserta untuk menjadikan Pemalang dapat dibanggakan, kita harus lebih dulu bangga dengan Pemalang dan para pendidik diminta untuk bisa menunjukkan bahwa Pemalang patut dibanggakan karena tanpa keterlibatan pendidik sulit untuk menciptakan masyarakat Pemalang yang berkarakter, cerdas, dan berakhlak mulia” pungkasnya. (heri)

RSBI Diputus, Pembelajaran Jalan Terus

Kampus SMP 2 Pemalang

    Pemalang (Media Rakyat) Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menutup Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sama sekali tidak mematahkan semangat sekolah yang selama ini terkesan eksklusif di mata masyarakat. Pengelola RSBI mengaku tetap tunduk pada keputusan lembaga tinggi tersebut serta masih menunggu kebijakan lanjutan dari Mendikbud. “Kami tunduk pada keputusan MK namun yang pasti kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tetap dilaksanakan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat,” ungkap Kepala RSBI SMPN 2 Pemalang Kismo, SPd, MPd, di ruang kerjanya (04/3).    

Dra Hj Rishi Mardiningsih Mpd

     Kismo menepis adanya kekagetan dan kekhawatiran paska turunnya putusan MK mengingat sekolah yang dipimpinnya selama ini terkesan eksklusif dan sekolah mahal. Namun pihaknya justru merasa optimis dapat melaksanakan tugas pembelajaran dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Sama sekali tidak ada pengaruh, pelayanan tetap jalan terus dan kami tetap menjaga kualitas,” jelasnya.

       RSBI identik dengan sekolah yang biaya operasionalnya relatif tinggi dan beban tugas guru maupun tenaga kependidikan relatif berat dibanding sekolah regular. Hal itu disampaikan secara terpisah oleh Kepala RSBI SMAN I Pemalang, Dra Hj Rishi Mardiningsih, MPd. “Untuk biaya operasional RSBI hingga 90 persen ditopang orang tua siswa sehingga ada kekhawatiran kedepan anggaran yang dibutuhkan tidak terpenuhi,” jelasnya. 

      Kekhawatiran tersebut dapat dipahami mengingat biaya operasional yang sangat tinggi dan sumber dana dari orang tua siswa prosentasenya relatif besar. Padahal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. Senada dengan Kismo, program yang telah ada boleh saja ganti nama (paska keputusan MK-Red). Tetapi upaya meningkatkan mutu pendidikan harus tetap dilaksanakan. Terkait dengan itu Rishi berharap kedepan anggaran yang dibutuhkan dipenuhi oleh pemerintah sehingga tidak memberatkan masyarakat. (Ruslan Nolowijoyo).

70 Persen Warga Alami Kerusakan Gigi

Seorang Pasien sedang mendapat perawatan gigi

Pemalang (Media Rakyat) - Sekitar 70 persen warga di JawaTengah diperkirakan mengalami gangguan keruskan gigi akibat pola dan waktu pembersihan yang kurang tepat. Hal itu disampaikan Seksi Organisasi Ikatan Dokter Gigi Indoesiai (IDGI) Provinsi Jateng, Drg Andang Sukoco, saat ditemui di ruang Bidang Penunjang RSU Dr M Ashari Pemalang (23/2). 

     Menurut dia, sebagian besar warga mengalami kerusakan gigi akibat caries, yakni karena pembusukan sisa makanan disela-sela gigi. “Caries merupakan penyebab tertinggi kerusakan gigi, untuk itu perlu pembersihan yang baik yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam,” jelasnya. Dia menambahkaan, biasanya orang membersihkan gigi pada saat mandi. Padahal cara tersebut tidak tepat. Guna mengurangi prosentase angka kerusakan gigi di kalangan warga telah dilakukan upaya preventif melalui penyuluhan di sekolah-sekolah terutama SD. (Ruslan Nolowijoyo).

154 Depot Air Isi Ulang Masuk Asosiasi

Salah satu Depot Air minum isi ulang

Pemalang (Media Rakyat) – Sebanyak 154 usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Pemalang telah tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Air Minum Pemalang (ASPAK). Sehingga mendapatkan kemudahan mendapatkan peralatan pendukung maupun pembinaan dari instansi terkait.

      Menurut Ketua ASPAK, Edi Riyanto, dengan bergabung dalam wadah asosiasi para anggota akan mendapatkan nilai tambah positif untuk pengelolaan usahanya. Yakni kemudahan memperoleh peralatan pendukung seperti tisue dan tutup galon. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pembinaan dari instansi terkait kualitas produk, dalam hal ini air minum yang memenuhi standar kesehatan. “Dengan menjadi anggota asosiasi para anggota mendapatkan kemudahan-kemudahan, apalagi peralatan pendukung seperti tutup galon sekarang sudah bisa diproduksi sendiri di Pemalang,” jelasnya. 

      Kemudahan lainnya adalah suplay air dari PDAM bagi para anggota asosiasi. Hanya saja keterbatasan jumlah armada yang ada sering menjadi kendala. (Ruslan Nolowijoyo).